PEMALANG, Kampasnews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sejak Selasa malam (28/7/2026) hingga Rabu dini hari (29/7/2026). Dalam operasi senyap ini, lembaga antirasuah mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro beserta sang istri, dr. Noor Faizah Maenofie.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan terhadap Bupati Pemalang tersebut.
“Benar,” kata Fitroh singkat saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (29/7/2026).
Meski demikian, pihak KPK belum membeberkan secara mendetail mengenai konstruksi perkara dugaan korupsi, jumlah barang bukti yang disita, maupun pihak-pihak lain yang turut terjaring dalam OTT kali ini.
Kronologi Penjemputan Istri Bupati dan Pejabat Daerah
Sebelum konfirmasi penangkapan Bupati Anom Widiyantoro dirilis, tim penyidik KPK terlebih dahulu menjemput istri sang bupati, dr. Noor Faizah Maenofie (NFM).
Berdasarkan pantauan di lapangan (puskapik.com dan beritabersatu.com), dr. Noor Faizah dijemput dari Rumah Dinas Bupati (Pendopo Pemalang) pada Rabu (29/7/2026) dini hari, sekitar pukul 01.40 WIB. Mengenakan rompi putih, dr. Noor Faizah bergerak keluar dari rumah dinas dikawal tiga petugas KPK dan langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional.
Selanjutnya, ia bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dibawa ke Mapolres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Penyegelan Rumah Kontraktor dan Kantor DPUPR Pemalang
Rangkaian OTT KPK di Kota Ikhlas ini juga diiringi tindakan penyegelan di sejumlah aset strategis. Pada Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB, penyidik mendatangi Kompleks Perumahan Mutiara Residence di Kelurahan Mulyoharjo.
Di lokasi tersebut, petugas memasang stiker segel KPK di dua unit rumah, yakni Blok B dan Blok C. Rumah di Blok B diketahui dihuni oleh penyedia jasa konstruksi/kontraktor berinisial O, yang diduga memiliki keterkaitan dengan Bupati Pemalang.
Tidak berhenti di situ, petugas KPK berlanjut menyegel Kompleks Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang. Pintu ruang kerja Kepala DPUPR dipasangi stiker segel resmi dan aksesnya ditutup total guna pengamanan area penyidikan.
Hingga saat ini, publik masih menanti konfirmasi resmi lanjutan dari KPK terkait status hukum para pihak yang diamankan serta rincian kasus yang menjerat jajaran Pemkab Pemalang tersebut.
Post a comment