Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (27/7/2026).

Berbeda dari penangguhan atau pembenahan pada periode sebelumnya, kali ini BGN mengambil tindakan yang jauh lebih ketat. Dapur-dapur yang terkena suspensi dipastikan tidak akan menerima pembayaran sama sekali atas operasional mereka.

"Kalau ini sudah suspens, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul adalah suspens karena pelanggaran," tegas Sudaryono.

Bangun Sistem Transparansi untuk Publik

Selain melakukan tindakan penertiban yang tegas, BGN juga sedang membangun sistem transparansi berbasis digital. Sistem ini dirancang agar dapat diakses langsung oleh masyarakat luas, termasuk orang tua siswa, guru, kepala sekolah, hingga kepala daerah.

Melalui platform transparansi tersebut, publik dapat memantau dan mengawasi secara langsung berbagai informasi krusial terkait distribusi bantuan gizi, di antaranya:

    Distribusi Sekolah: Informasi detail sekolah mana saja yang menerima manfaat program MBG.

    Menu Harian: Rincian menu makanan yang disajikan kepada siswa.

    Lacak Dapur & Penanggung Jawab: Lokasi dapur tempat makanan dimasak serta identitas kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Informasi Nutrisi: Rincian kandungan gizi pada setiap porsi makanan yang dibagikan.

Langkah penutupan permanen dan transparansi data ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta menjamin kualitas nutrisi dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia. ***