Rencana Walikota Semarang menganggarkan Rp 16 miliar untuk penambahan fasilitas di kampung warna-warni di kota Semarang ditentang keras Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Peneliti Senior KP2KKN Eko Haryanto menilai, hal ini berpotensi memboroskan keuangan daerah.

Menurutnya, ide kampung warna-warni itu tidak orisinil alias menjiplak dari daerah lain. "Tdak ada kaitan meningkatkan kesejahteraan daerah," tuduhnya.

Eko menilai, alokasi anggaran tersebut harusnya dibatalkan dan digunakan untuk kegiatan prioritas lainya yang lebih bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. (gal)